Serangan Ddos Terhadap Situs Dpr Ri

Jakarta (ANTARA) - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja lanjutan dengan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) terkait pencegahan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada masa depan.

"Rapat kita buka dengan sifat terbuka dan nanti jika melihat ada kerahasiaan negara kita lanjutkan dengan sifat tertutup," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid membuka jalannya rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan rapat untuk menindaklanjuti raker Komisi I DPR pada 20 Juni 2024 terkait serangan siber yang melanda PDNS 2 sejak 17 Juni sehingga mengakibatkan gangguan layanan publik yang signifikan.

"Sehingga Komisi I merasa perlu menyoroti perlunya langkah-langkah pencegahan yang lebih kuat," ucapnya.

Meutya menuturkan pada raker Komisi I DPR bersama Kemenkominfo dan BSSN pada 27 Juni 2024, Kemenkominfo menjelaskan tindakan yang telah dilakukan atas serangan siber terhadap PDNS 2, antara lain pemulihan jangka pendek di beberapa PDNS.

"Kami ingin dalam forum rapat kerja Komisi I, pemerintah juga dapat menjelaskan

terakhir mengenai pemulihan PDNS dan juga tentang rencana PDN ke depan," katanya.

Pada kesempatan itu, Menkominfo Budi Arie berhalangan hadir dan diwakili Wakil Menkominfo Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul:

"Sehingga Komisi I merasa perlu menyoroti perlunya langkah-langkah pencegahan yang lebih kuat," ucapnya.

Baca juga: Komisi I ingatkan nasib data pribadi tak diabaikan usai insiden PDNS 2Baca juga: Menko Polhukam sebut 86 layanan telah aktif selama pemulihan PDNS 2

"Kami ingin dalam forum rapat kerja Komisi I, pemerintah juga dapat menjelaskan update terakhir mengenai pemulihan PDNS dan juga tentang rencana PDN ke depan," katanya.

Pada kesempatan itu, Menkominfo Budi Arie berhalangan hadir dan diwakili Wakil Menkominfo Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo.

Baca juga: Menkominfo pastikan kewaspadaan diterapkan di pusat keamanan PDNS 1Baca juga: Menkominfo yakini PDNS 2 Surabaya pulih berkat gerak cepat anak mudaBaca juga: BSSN pastikan sistem layanan pemerintah pulih sepenuhnya akhir Juli

Sebuah laporan mengungkap bahwa sejumlah situs pemerintah Indonesia diduga telah menjadi target peretasan. Salah satu situs yang terkena dampak adalah laman resmi Portal Informasi Indonesia, yang dapat diakses melalui alamat web indonesia.go.id. Dilansir dari KompasTekno menunjukkan bahwa saat ini situs tersebut tidak dapat diakses. Untuk memahami lebih jauh, kami memeriksa tampilan situs Indonesia.go.id pada saat diretas menggunakan arsip dari Wayback Machine.

Ketika peretasan terjadi, situs tersebut menampilkan halaman hitam dengan iringan instrumental lagu Wajib Nasional "Gugur Bunga". Di halaman itu, terdapat tulisan "Stamped by" dalam warna putih dan "Indonesian Peoples" dalam warna merah, yang diletakkan di atas poster bertuliskan "Peringatan Darurat" dengan gambar Burung Garuda di latar belakang biru.

Poster Burung Garuda yang berlatar biru ini belakangan menjadi viral di media sosial, dianggap sebagai bentuk protes masyarakat setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana mengesahkan RUU Pilkada 2024 yang dapat membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pencalonan kepala daerah. Di bawah poster tersebut, tertulis "For Indonesian Government" (untuk pemerintah Indonesia).

Dalam konteks yang lebih kritis, muncul sebuah ungkapan yang berbunyi, "Katanya demokrasi, tetapi mengapa banyak yang mencalonkan anggota keluarganya sendiri? Ini lebih mirip politik dinasti. Jangan sampai keadilan mati, karena Ibu Kota Nusantara (IKN) hanya dijadikan tempat calon pekerja dibuang. Tolak dinasti politik Jokowi #Kawal_Keputusan_MK."

Di bawah pernyataan tersebut, terdapat daftar username seperti Mr.Vangke, Dimax66, LittleKurova, dan lainnya. Username ini diduga merujuk pada para hacker yang berhasil meretas situs Indonesia.go.id. Di samping itu, tersimpan sebuah kalimat, "Keadilan Rakyat Kecil." Situs Indonesia.go.id bukanlah satu-satunya yang menjadi korban pembobolan oleh hacker; ada banyak situs lain yang juga disebutkan telah diretas. Daftar situs-situs tersebut dibagikan di grup Indonesia Hacker People yang ada di aplikasi perpesanan instan Telegram. Informasi lebih lanjut mengenai situs yang diretas juga tersedia di hackmck.pages.dv, yang menunjukkan halaman hitam diikuti oleh barisan tautan merah.

Dalam situs tersebut, Indonesian Hacker People menyatakan kepedulian mereka terhadap nasib bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mereka melaksanakan aksi peretasan terhadap beberapa situs pemerintah sebagai bentuk aspirasinya melalui mural online. Di antara situs yang diretas terdapat kejaksaan.go.id, dprd.mojokertokota.go.id, ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/cache/, dan masih banyak lainnya.

Meskipun setiap situs menampilkan halaman yang berbeda dari Indonesia.go.id, namun tujuan utama mereka tetap sama, yaitu mengekspresikan perlawanan masyarakat secara daring. Contoh yang bisa diambil dari situs dprd.mojokertokota.go.id adalah tampilan halaman yang didominasi warna hitam, dengan kalimat "Touched by Rakyat Indonesia" yang mencolok.

Di bagian bawah, terdapat poster abu-abu yang menyampaikan pesan, "Tidak semua keinginan anak harus dipenuhi oleh orang tua. Begitu pun ambisi orang tua tidak selalu harus diikuti oleh anak. Ajarkan pada anak untuk merasa cukup, dan ingatkan mereka untuk memiliki rasa malu ketika mengambil sesuatu di luar batas norma dan etika

Situs ini juga menampilkan teks tambahan seperti "For Indonesian Government" (Untuk Pemerintah Indonesia), "I Am Indonesia" (Saya adalah Indonesia), dan "Keadilan Rakyat Kecil." Berbeda dengan itu, situs ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/cache/ menayangkan latar belakang video dari acara televisi Mata Najwa.

Di dalam video tersebut, terdapat poster bertuliskan "Peringatan Darurat," dengan penjelasan bahwa keputusan DPR ini dianggap sebagai pelanggaran konstitusi. Selain itu, di situs ini juga tercantum tulisan "AnonSec Team," "Hacked by Oranggilee" (Diretas oleh Oranggilee), "RIP Keadilan" (Beristirahat dengan tenang, Keadilan).

Penting untuk dicatat bahwa beberapa situs yang disebutkan di atas mengklaim bahwa peretasan ini dilakukan oleh individu, bukan kelompok. Beberapa di antara situs tersebut masih dalam proses peretasan, namun ada juga yang sudah berhasil dipulihkan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Prabu Revolusi, mengonfirmasi bahwa laman indonesia.go.id saat ini sedang dalam perbaikan. “Indonesia.go.id dalam catatan kami memang sedang dalam maintenance (perbaikan),” ujar Prabu.

Namun, Prabu tidak memberikan penjelasan lebih lanjut apakah perbaikan ini disebabkan oleh upaya peretasan atau masalah teknis lainnya.

Sebelumnya, terdapat dugaan bahwa akun e-mail DPR RI telah diretas. Akun yang menggunakan alamat [email protected] ini dilaporkan mengalami peretasan setelah sejumlah media memperoleh e-mail yang dikirim oleh admin akun tersebut.

E-mail yang diterima berisi kritik dan mendesak pembatalan aturan dari DPR. Dalam e-mail tersebut terdapat pesan kesalahan: “DPR RI diretas. E-mail darurat untuk rakyat Indonesia,” yang muncul pada Kamis (22/8/2024). Terkait isu ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar, menyatakan bahwa akun e-mail [email protected] tidak diretas, melainkan disalahgunakan oleh orang dalam. Peristiwa penyalahgunaan ini terjadi pada Kamis (22/8/2024) sekitar pukul 10.26 WIB pagi.

"Kami ingin menginformasikan bahwa Kesetjenan telah menonaktifkan akun tersebut dan melakukan investigasi," ungkap Indra saat diinterogasi oleh Kompas.com pada hari Kamis.

Setjen DPR juga menjalin kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menangani isu ini. Menurut Indra, akun email [email protected] sebelumnya digunakan oleh vendor DPR yang bertindak sebagai administrator. Diduga, ada administrator yang berhasil mengakses akun tersebut.

"Akun dprnow ini awalnya digunakan oleh vendor sebagai admin. Seiring berjalannya waktu, sistem dprnow ini tidak lagi berfungsi," jelas Indra. Ia menambahkan, "Kemungkinan besar, hanya para administrator yang pernah mengelola dprnow yang dapat mengakses akun tersebut." Protes masyarakat muncul menyusul tindakan DPR RI yang dinilai inkonstitusional, setelah secara tiba-tiba menggelar rapat Badan Legislasi (Baleg) pada Rabu (21/8/2024) kemarin.

Rapat tersebut membahas revisi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Undang-Undang (UU) Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2024. Revisi ini, pada dasarnya, membatalkan putusan MK terkait ambang batas pencalonan Pilkada dan syarat usia calon kepala daerah. Keputusan ini dianggap memberikan peluang bagi Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Jawa Tengah 2024.

Liputan6.com, Jakarta - - Situs DPR RI tumbang bersamaan dengan memanasnya aksi unjuk rasa di Gedung MPR-DPR RI di Senayan, Jakarta, hari ini Selasa (22/8/2024).

Pantauan tim Liputan6.com pada 15.30 WIB, tiba-tiba situs DPR RI tumbang diakses dengan pesan bertuliskan “Under Maintenance” dan “Page Not Found”.

Padahal satu jam sebelumnya situs milik lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia itu masih bisa diakses. Dari pengalaman, ada beberapa alasan kenapa sebuah situs tumbang.

Pertama, memang saat ini situs tersebut sedang melakukan pemeliharaan terhadap laman website, peningkatan, atau perbaikan di database.

Kedua adalah karena server overload atau server kelebihan muatan karena tingginya trafik yang mengakses situs tersebut. Ketiga karena adanya serangan siber.

Dengan banyaknya kasus serangan siber yang terjadi terhadap lembaga pemerintahan, tidak menutup kemungkinan situs DPR RI tumbang karena alasan ini.

Terkait masalah tersebut, tim Liputan6.com pun saat ini sudah menghubungi pihak DPR RI dan pakar untuk menanyakan lebih lanjut tentang alasan situs web DPR RI tumbang.

Menurut pantauan, situs web DPR sempat beberapa kali menampilkan status 'maintenance', tapi saat ini sudah berangsur pulih

Sebelumnya, warganet kembali menunjukkan kekuatannya dalam memperjuangkan demokrasi dengan menggaungkan #KawalPutusanMK di media sosial, seperti X/Twitter.

Alhasil, tagar Kawal Putusan MK pun saat ini sudah menjadi trending topic di platform media sosial milik Elon Musk tersebut sejak malah hingga Kamis pagi (22/8/2024).

Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.